POSITIVISASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Abstrak

Islam as the religion of the majority of the Indonesian population, in it contains the laws governing man's relationship with another man in public life. Therefore, the development of national law, Islamic law is a necessary element diperhatikan.Pada Independence era, Islamic law was passed two periods. The first period is the acceptance of Islamic law as a source of persuasive. The second period is the Islamic law as an authoritative source. Persuasive source of law in the context of the Constitution, namely that new sources of law accepted if believed. In the context of Islamic law, charter Jakarta as one of the results of the trial BPUPKI a persuasive source. New Islamic law to be authoritative sources (sources of law has been legally binding) in the state administration, when the July 5 Presidential Decree 1959 which recognizes that animates the Jakarta Charter 1945. Islamic law as a legal order that guided and adhered to by the majority of the population and the people of Indonesia is the law that has been living in the community, and is part of the teachings and beliefs of Islam that exists in the national law of life, as well as an ingredient in the coaching and development.

A.       Pendahuluan

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam merupakan unsur yang perlu diperhatikan.

Menurut Zarkowi Soejoeti, yang dikutip Said Agil Husain al-Munawar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, menyatakan bahwa kalau mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebahagian besar rakyat Indonesia, berpeluang besar memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum nasional.[1]

            Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam berbagai proses historis bangsa Indonesia setelah mewarisi berbagai proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara.

            Mempelajari sejarah hukum (legal history) Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, dapat dibagi dalam 2 periode yakni : (1) periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan (2) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.[2]

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan teori reception in complexu, sedangkan periode penerimaan hukum islam oleh hukum adat, disebut teori receptie.

Teori reception in complexu adalah suatu periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi umat Islam. Sejak adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pemerintah kolonial memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum kewarisan yang kemudian disebut hukum kekeluargaan.[3]

Untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut, oleh Belanda dikeluarkan peraturan Resolutie der Indiche Regeering tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Dalam Regeerings Reglement (RR) Tahun 1885, pasal 75 dinyatakan bahwa : Oleh hakim Indonesia, hendaklah diberlakukan Undang-undang Agama (Godsdienstige Wetten).

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, dipahami bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Melalui Indische Statsregeling (IS) yang diundangkan dalam stlb. 1929 : 212, disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS Tahun 1429 itu berbunyi : Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.[4]

Selanjutnya pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengemukakan gagasan bahwa wewenang Pengadilan Agama yang mengadili masalah kewarisan sejak tahun 1882, dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, melalui stlb. 177: 116, dicabutlah wewenang Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat.[5]

Pada zaman Kemerdekaan, hukum islam pun melewati dua periode. Periode pertama adalah penerimaan hukum islam sebagai sumber persuasive. Periode kedua adalah hukum Islam sebagai sumber autoritatif.

Sumber persuasive dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Dalam konteks hukum Islam , piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.[6]

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

B.   Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di  Indonesia

            Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional, yang dalam praktik sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Perubahan politik, memasuki era reformasi akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Memasuki era reformasi arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yang merupakan produk era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan antara lain :

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.[7]

            Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada hukum adat, hukum agama, dan hukum dari luar, khususnya dari dunia barat.

            Menurut GBHN 1999, untuk membuat sebuah undang-undang, ada tiga bahan baku yang kita gunakan, salah satunya adalah hukum Islam. Ketika kita berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasaran utamanya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang. Mencakup juga pengertian lain yang lebih luas, termasuk putusan hakim, kebiasaan dan doktrin.[8]

            Aspirasi tentang implementasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional sangat terkait dengan pandangan atau orientasi seseorang atau suatu kelompok tentang posisi Islam dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi Islam ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, adalah orientasi yang berupaya memperjuangkan implementasi ajaran secara komprehensif (kaffah), baik bidang aqidah, syari’ah maupun etika moral. Kedua, adalah orientasi yang hanya berupaya memperjuangkan implementasi akidah dan etika moral Islam. Ketiga, orientasi yang berupaya memperjuangkan sedapat mungkin implementasi syari’ah disamping aqidah dan etika moral atau minimal prinsip-prinsipnya yang terintegrasi ke dalam sistem nasional. Orientasi pertama menjadikan Islam sebagai ideologis, kedua menjadikan Islam sebagai sumber etika moral, dan ketiga menjadikan Islam sebagai sub-idiologi.[9]

            Orientasi pertama ini didukung oleh mereka yang masih tetap concerned terhadap orientasi Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan syari’ah islam secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. orientasi ini sebenarnya sudah dimiliki oleh para tokoh Islam menjelang dan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, kemudian sejalan dengan era globalisasi, orientasi ini banyak dipengaruhi ide-ide ikhwanul muslimin yang berdiri di Mesir tahun 1928 dan kini sudah berkembang di sejumlah Negara Timur Tengah.

            Orientasi kedua didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar dari pada orientasi keislaman. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika moral Islam dan menolak pelaksanaan syari’ah dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Menurut orientasi ini, munculnya partai-partai Islam di era reformasi ini seharusnya bukan untuk memperjuangkan ideologi atau sistem Islam melainkan hanya sebagai political force yang tidak ideologis.[10] Di dunia Islam orientasi semacam ini hanya terjadi di Turki yang telah menerapkan sekularisme sejak tahun 1924.

            Orientasi ketiga lebih realistis dan moderat, dan meskipun ia berusaha sedapat mungkin melaksanakan syari’ah atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan sekaligus structural dengan cara yang konstitusional dan demokratis. Di samping itu, ia juga mengupayakan implementasi sisrtem alternatif yang islami, meskipun tidak bersifat struktural, seperti perbankan Islam, asuransi Islam dan sebagainya.

            Dalam sejarah politik Indonesia kompromi semacam ini pernah dilakukan pada masa persiapan kemerdekaan dalam bentuk Piagam Jakarta dan pencoretan tujuh kata dalam sila pertama, meskipun kualitas kompromi antara keduanya tidak sama. Kemudian pada masa demokrasi parlementer, yakni ketika konstituante mengalami kemacetan dalam pembahasan dasar negara, fraksi-fraksi di lembaga tinggi ini sebenarnya akan berusaha melakukan kompromi, tetapi didahului oleh Dekrit Presiden R.I 5 Juli 1959. Untuk mendukung orientasi ini diperlukan pula reinterpretasi ajaran Islam yang lebih mengakomodasi kemajemukan. Interpretasi dimaksud tidak hanya berbentuk interpretasi formalistis, tetapi harus disertai juga dengan interpretasi filosofis dan sosiologis.

Terdapat tiga bentuk dalam memfungsikan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. Kedua, memfungsikan hukum Islam dengan cara mengekspresikan materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah : (1) Tujuan hukum Islam (maqasid al-Syar’iyah) yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kasih sayang mencakup lima aspek  yang disebut (al-Dururyyat al-Khams) yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda. (2) Hakekat yang terdapat dalam suatu aturan tertentu (asrar al-Tasyri’) dalam hukum Islam. Ketiga, memfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan public (Public Policy Making).[11]

            Menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tataran opersional atau hukum materil, fikih atau hukum Islam dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur, antara lain sebagai berikut :

1.      Peraturan perundang-undangan. Mencakup Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, bahkan juga peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif, namun mempunyai kekuatan legislasi. Di sini fikih dapat berperan baik sebagai hukum materil (esensi hukum) ataupun fikih dalam konteks moralitas hukum.

2.      Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana peraturan pemerintah, namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula. Dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam, yang pada dasarnya hanya Instruksi Presiden.

3.      Yurisprudensi. Dalam proses pembuatan perundang-undangan, hukum Islam atau fikih dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum dan sekaligus bukunya dapat diposisikan Recht Boek, dalam proses yurisprudensi lebih jelas lagi.

4.      Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara. Seorang hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak lepas sama sekali dari proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara, yang dalam hal ini melibatkan secara langsung pengacara, jaksa, saksi dan lainnya. Sudah barang tentu nantinya akan menekankan pada argumentasi hukum, sehingga setiap pengacara mempunyai peran tidak kecil.

5.      Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum (jurisprudence atau Philosopy of law). Dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang kita miliki, sudah waktunya untuk meletakkan pada posisi yang proporsional bahwa secara umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu hukum barat (Secular Jurisprudencee). Untuk masyarakat Indonesia mestinya posisi hukum Islam mepunyai porsi yang besar oleh karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, disamping ditempatkan pada posisi kesadaran umat Islam untuk mempraktekkannya. Ini yang sangat kurang mendapatkan perhatian para ahli hukum. Untuk point kelima ini dapat dikerjakan terutama sekali oleh badan pembinaan hukum nasional, fakultas hukum, fakultas syari’ah, dan lembaga kajian hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan bekerjasama.

6.      Sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (Customary Law atau Living Law). ini yang biasanya disebut dengan pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam kultural. Hal ini menjadi tugas dan kewajiban fakultas syari’ah dalam rangka sosialisasi hukum Islam yang bernilai kultural ini.[12]

C. Legislasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia

            Di beberapa negara telah diupayakan legislasi hukum Islam (Taqnin, perkanunan), memasukkan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Rifyal Ka’bah menyebut fase ini sebagai fase kodifikasi / kompilasi.[13] Tak terkecuali di Indonesia  implementasi syari’at atau hukum Islam melalui kekuasaan negara melibatkan perdebatan yang panjang dan pahit dalam Indonesia moderen. Sejarah perdebatan hukum Islam di Indonesia moderen telah menjadi arena perjuangan kaum muslimin untuk memberi tempat pada posisi yang layak bagi syariat dalam rezim non-islam atau bahkan anti- Islam. Masa-masa awal kemerdekaan elit-elit Islam berjuang sekuat tenaga untuk memasukkan satu frase dalam pembukaan Undang-undang Dasar1945, yang mewajibkan penduduk beragama Islam untuk senantiasa menjalankan kewajiban agama mereka. Hal inilah yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang diyakini dapat memberi dasar konstitusional bagi penerapan syariat atau hukum Islam di Indonesia. Usaha tersebut berhasil karena resistensi yang kuat dari kalangan non muslim dan nasionalis sekuler, yang mayoritas adalah kaum muslim juga.

Pasca Soekarno, tepatnya di awal masa orde baru, perdebatan berlanjut ketika partai-partai Islam, meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta sebagai bagian integral dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Usaha ini kembali menemui jalan buntu karena militer tidak mengizinkan isu tersebut didiskusikan pada sidang-sidang MPR R.I tahun 1966-1967.[14]

            Meskipun Piagam Jakarta yang akan memberi status konstitusional pada syariat, tidak diakomodasi oleh pemerintah Seoharto sebagai bagian dari Undang-undang Dasar 1945, beberapa aspek yang berkenaan dengan syariat telah dilegislasikan dalam sistem hukum nasional. Paling sedikit ada lima aturan hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syari’at, telah dilegislasikan dalam hukum positif dimasa Soeharto, yaitu : Undang-undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, Hukum yang membolehkan beroperasinya perbankan Islam, dan Kompilasi hukum Islam yang terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris. Semasa pemerintahan presiden Habibie (1998-1999), ada tambahan dua Undang-undang yang mencakup penyelenggaraan haji dan pengelolaan zakat.[15]

            Hukum Islam sebagai hukum positif (Lex Positiva/Ius Constitutum) diberlakukan orde baru pertama kali tercantum dalam Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 pasal (2) ayat (1). Bunyi pasal tersebut :

            Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama seperti termaktub dalam pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 adalah dikhususkan bagi orang yang beragama Islam.

            Apabila sebatas ini, sesungguhnya bukan suatu kemajuan sejak zaman VOC, hukum perkawinan dan kewarisan Islam telah menjadi hukum positif dan digunakan sebagai hukum materil dalam menetapkan putusan di pengadilan untuk orang-orang pribumi. Pada zaman orde lama, Undang-undang R.I No. 5 Tahun 1960, yang dituduh komunis juga menyandarkan kesahan hukum agraria pada hukum agama (pasal 5 UU No.5 Tahun 1960). adalah suatu kemajuan eksistensial bagi hukum islam dalam kerangka Ius Contitutum, dengan ditetapkannya Undang-undang R.I No. 7 /1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres R.I No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

            Dengan kedua peraturan perundangan tersebut, hukum Islam bukan saja diakui keberadannya, akan tetapi secara defenitif ia telah menjadi bagian hukum nasional dan pilar peradilan negara, baik secara  materil maupun formil. Hanya saja, sebagai hukum materil masih belum sepenuhnya mendapatkan political will dari pengurus negara, masih di persimpangan jalan, dan wilayah hukumnya masih sebatas hukum kewarisan, perkawinan, perwakafan, wasiat, hibah dan shadaqah, tidak seberapa dengan kapabilitas hukum Islam yang sesungguhnya.[16]

Sedangkan secara nilai, ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak saja mewarnai Undang-undang R.I No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang R,I No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres R.I No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi juga turut masuk dalam ketentuan-ketentuan hukum Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah R.I No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah R.I No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

            Dengan demikian, politik hukum orde baru terhadap hukum Islam secara praktis empiris tidak saja mengukuhkan sejarah perkembangan hukum Islam sebagai hukum positif ke dalam model pelembagaan yuridis, akan tetapi orde baru telah menempatkannya pada posisi yang layak. Hanya saja sekali lagi, masih dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kemungkinan legislasi dari politik hukum orde baru.

            Ketika wajah perpolitikan semakin berpihak kepada Islam (dipenghujung orde baru) peluang bagi legislasi hukum islam semakin besar. Hanya saja, sayangnya pada era pasca orde baru yang diwarnai dengan lahirnya banyak partai Islam atau partai berbasis Islam dan beberapa diantaranya memperoleh kursi di DPR, diikuti terwujudnya legislasi hukum Islam yang signifikan atau fakta ini justru menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam tidak merupakan prioritas program mereka.

            Aspek-aspek hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia diantaranya:

1.      Dekrit Presiden R.I 5 Juli 1959, sila pertama Pancasila: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.      Peraturan Pemerintah R.I No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, adalah peraturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3 Undang-undang R.I No. 5 Tahun 1960. terdapat dalam pasal 1, disebutkan: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.

3.      Instruksi Presiden R.I No. 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang R.I No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan: Adanya kewajiban mengeluarkan zakat, sebelum dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

4.      Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974. Adapun Aspek-aspek hukum Islam dalam Undang-undang R.I No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain sebagai berikut :

a.       Pasal 2, disebutkan tolak ukur keabsahan perkawinan adalah hukum agama orang yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian hukum perkawinan Islam harus diberlakukan kepada umat Islam Indonesia.

b.      Pasal 3, 4, 5 mengatur tentang poligami, sebagaimana diatur oleh hukum perkawinan Islam.

c.       Materi pasal 6 ayat 6 (syarat-syarat perkawinan), pasal 8 (larangan kawin), Pasal 29 (perjanjian perkawinan), pasal 37 (harta benda dalam perkawinan), adalah pengaturan materi-materi yang dikaitkan dengan agama seseorang. Bagi orang Islam adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

d.      Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, ada sejumlah materi pasal yang secara substantif berasal dari hukum Islam. Materi itu adalah :

1.      Larangan perkawinan dengan mereka yang mempunyai hubungan susuan (pasal 8 ayat f).

2.      Pengaturan jangka waktu tunggu (iddah), sebagaimana diatur oleh pasal 11 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975, semuanya berasal dari hukum Islam.

5. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 93/K/Kr/1977 tanggal 19 Nopember 1977 memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Desember 1976 No. 28/1971/PT, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juni 1971 No. 51/1971.Tentang menghukum pelaku zina. Pengertian zina dalam putusan Mahkamah Agung tersebut sudah sama dengan pengertian zina dalam hukum Islam yaitu hubungan seksual diluar nikah, antara laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

6.      Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

7. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
8. Undang-undang R.I No. 7 Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah  R.I No. 70 dan No. 72/1992. Peraturan Pemerintah (PP) No. R.I 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang R.I No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 72 Tahun 1992 menjelaskan : prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari’at. Sementara itu penjelasan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi : Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip mu’amalat berdasarkan syaria’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.
9. Undang-undang R.I No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Undang-undang R.I No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.[17]
11. Undang-undang R.I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
12. Rancangan Undang-undang kitab Undang-undang hukum pidana.

Pembaruan hukum pidana kini dirasakan sebagai salah satu kebutuhan hukum yang cukup mendesak. Keinginan mereformasi KUHP, bahkan rancangannya telah lama ada. Hanya saja, berbagai kendala yang ada mengakibatkan keinginan itu belum menjadi kenyataan.

Asas-asas dan norma-norma hukum Islam ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional, melalui peraturan perundangan dan produk-produk pengadilan. Asas-asas dan norma-norma hukum Islam ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan berlaku secara khusus dikalangan orang-orang beragama Islam. Ia juga diterapkan dalam bentuk prodak-prodak pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.[18]

D.  Peluang dan Tantangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Ada beberapa faktor pendukung bagi legislasi hukum Islam di Indonesia, yaitu :

a.   Mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam sehingga memperjuangkan hukum Islam dalam hukum nasional kemungkinan juga mendapat dukungan mayoritas rakyat.

b.   Pada tataran yuridis konstitusional, berdasarkan sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional dan harus ditampung dalam pembinaan hukum nasional.

c.    Kesadaran beragama memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum sehingga seharusnya hukum Islam menjadi kesadaran mayoritas rakyat karena hukum mengemban fungsi ekspresif dan fungsi instrumental.

d.    Sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi untuk melegislasikan hukum Islam.

e.     Hukum Islam sendiri memiliki elastisitas dalam batas-batas tertentu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat islam Indonesia.

Sebaliknya, ada beberapa tantangan legislasi hukum Islam, yaitu :

a.    Perbedaan pendapat dikalangan muslim sendiri, ada yang mendukung gagasan legislasi hukum Islam dan ada yang menolaknya.

b.   Perbedaan pendapat dikalangan muslim sendiri mengenai suatu masalah fikih yang memang memungkinkan adanya perbedaan pendapat ketika akan diundangkan.

c.    Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menganggap legislasi hokum islam di negara nasional akan menempatkan mereka seolah-olah sebagai warga negara kelas dua dan ini juga dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan islam sendiri yang justru kontra produktif bagi perjuangan hukum Islam.

d.  Selama pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan apa yang ingin dipertahankan dan dicapai melalui legislasi beragam karena heterogenitas bangsa, selama itu pula legislasi hukum Islam lebih-lebih yang unikatif akan sulit dilakukan.

e.    Produk legislasi adalah prodak politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas dilembaga pembentuk hukum, dan fakta politik menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, sebagaimana tampak dari hasil pemilihan umum yang pernah diselenggarakan (partai politik Islam tidak pernah memperoleh suara mayoritas sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia).[19]

E.      Hukum Islam Pasca Reformasi

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru bulan Mei 1998 yaitu pada empat masa presiden yaitu; B.J Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY. Pada masa reformasi terjadi perdebatan PP N0. 10 tahun 1983, ada 5 kelompok; pertama, menghendaki PP dihapus dan membolehkan poligami sesuai dengan diformulasikan ulama konvensional. Kedua, setuju PP dihapus dengan alasan poligami adalah urusan pribadi tidak perlu diatur Negara. Ketiga, PP dicabut kerena terbukti tidak dapat melindungi wanita. Keempat, PP dicabut karena diskriminatif, hanya berlaku bagi PNS padahal Negara berdiri di atas semua golongan, agama dan etnik. Kelima, golongan mayoritas berpendapat PP dipertahankan bahkan direvisi, karena dapat menahan laju poligami khususnya PNS, kelomok ini termasuk Aisyiyah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Selain itu ada usulan revisi isi UU No. 1 tahun 1974 dan/atau KHI. Tahun 2006 lahir UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen UU No.7 tahun 1989, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama.[20]

F.     Kesimpulan 
      Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.    Upaya positivisasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, pendekatan formal atau normatif. Menurut pendapat ini, hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Artinya pelaksanaan ajaran Islam perlu dilembagakan melalui perundangan dan dukungan negara. Kedua, pendekatan cultural. Menurut pendapat ini, yang terpenting bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normativ ideologis. Namun penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat itulah yang lebih penting.

2.    Legislasi hukum Islam di Indonesia ada dua macam. Pertama, hukum Islam yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, seperti Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang R.I No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak. Saat ini pendukung hukum Islam juga masih berjuang untuk memasukkan hukum Pidana Islam dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana yang akan datang. Kedua, hukum Islam yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi umat Islam atau lembaga Islam, seperti undang-undang R.I No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang R.I No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang R.I No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, dan Inpres R.I No.1 Tahun 1991 tentang Peyebarluasan KH.

    

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Masykuri, dkk. Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas. Cet. I; Renaisan: 2005.

Al-Munawar Said Agil, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.

Azizy Qadri,  Eklektisisme Hukum Nasional Kompotisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2002.

Burhanuddin, Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal. Cet. I; Jakarta: The Asia Fondation, 2003.

Bisri, Cik hasan.  Peradilan Agama di Indonesia. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Ka’bah Rifyal, Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.

Ramulyo, Muhammad Idris. Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Sunny Ismail, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad, et. al, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun, Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Usman Suparman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. II; Jakarta: Gaya media Pratama, 2002.

Wahid Marzuki dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: LKis, 2001.

---

[1]Lihat Said Agil al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 10.

[2]Lihat Ismail Sunny, Kedudukan Hukum islam dalam Sistem  Ketatanegaraan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun, Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 131.

[3]Lihat Muhammad Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam system Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 54-57.

[4]Lihat Said Agil Husain al-Munawar, op. cit., h. 12.

[5]Lihat Ismail Sunny, op. cit., h. 132.

[6]Lihat Ibid, h. 133-134.

[7]Lihat Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompotisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 174.

[8]Lihat Ibid, h. 177.

[9]Lihat Masykuri Abdillah, dkk, Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas (Cet. I; Renaisan: 2005), h. 319-320.

[10]Lihat Ibid, h. 321.

[11]Lihat Ibid, h. 326-327.

[12]Lihat Qadri Azizy, op. cit., h. 248-251.

[13]Lihat Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 53.

[14]Lihat Burhanuddin, Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal (Cet. I; Jakarta: The Asia Fondation, 2003), h. 60.

[15]Lihat Ibid, h. 61.

[16]Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: LKis, 2001), h. 86-87.

[17]Lihat Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia (Cet. II; Jakarta: Gaya media Pratama, 2002), h. 130-133.

[18]Cik hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 91-92.

[19]Jazuni, legislasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), h. 489-490.

[20]Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), h. 90