MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH

Ida Rohyatul Aini

     Manajemen madrasah sangat berbeda dengan manajemen bisnis dan merupakan bagian dari manajemen Negara. Namun, manajemen madrasah tidak persis sama dengan manajemen Negara. Kalau manajemen negara mengejar kesuksesan program baik rutin maupun pembangunan, maka manajemen marasah mengejar kesuksesan perkembangan anak manusia melalui pelayanan-pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, manajemen bisnis maupun manajemen Negara tidak dapat diterapkan begitu saja dalam dunia pendidikan.[1]

A.     Pendahuluan

Pendidikan merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan individu secara penuh. Karena itu, norma nilai-nilai penting dalam semua perencanaan pendidikan, baik norma itu skularis, humanis, marxis maupun religius sifatnya. Islam memberikan sebuah norma objektif untuk ahli pendidikan.[2] Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, pendidikan yang mengedepankan rasa adil, merata dan bermutu bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Pengecualian dalam pendidikan berarti telah mengesampingkan rasa adil dan hal ini bertentangan dengan amanat Undang-undang Dasar dan UUSPN.[3]

Pergeseran pendekatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia telah berimbas pada manajemen sistem pendidikan, yaitu dari yang semula bersifat sentralistis bergeser ke arah pengelolaan yang bersifat desentralistis. Keinginan agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada arah desentralisasi dan otonomi ini menuntut partisipasi masyarakat secara aktif sebagai konsekuensi logis atas diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan politik di tingkat makro tersebut akan berdampak terhadap otonomi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.[4]

Madrasah sebagai lini terdepan pada organisasi pendidikan akan menjadi pioner untuk menjalankan kebijakan tersebut karena madrasah memiliki akar sejarah yang sangat dalam di mana ide pendiriannya muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat itu sendiri. Kebijakan yang tertuang dalam bentuk konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) ini harus dimaknai sebagai bentuk otonomi sistem dan pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukannya untuk memindahkan tanggung jawab dari pemerintah ke tangan masyarakat.[5]

MBM memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara mandiri yang diharapkan mampu mengangkat sekolah dari keterpurukannya dan dapat memecahkan berbagai persoalan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan kita. MBM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang berkelanjutan, baik secara makro, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yang dalam hal ini adalah madrasah.[6]

Pola manajemen seperti ini memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki.

B.     Makna Dasar Manajemen Pendidikan

Dalam maknanya yang paling umum, istilah manajemen memiliki banyak pengertian tergantung pada kecenderungan orang yang mengartikannya. Dalam bidang pendidikan, istilah manajemen sekolah atau madrasah seringkali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah, bahkan dalam berbagai kesempatan istilah manajemen dan administrasi sering digunakan dalam term yang sama. Hal ini karena didasarkan pada fungsi pokok yang sama antara manajemen dan administrasi yaitu: fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.[7]

Dalam bukunya yang berjudul Management, Peter P. Schoderbek mendefinisikan manajemen sebagai “a process of achieving organizational goals through others”.[8]

Adapun rumusan manajemen menurut Haughton, sebagaimana dikutip oleh Mutthawi’, adalah suatu aktifitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktifitas dalam suatu organisasi. Dari definisi di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah segala usaha untuk memberikan kewenangan kepada madrasah dan guru untuk mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani serta sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan madrasah.[9]

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Luther Gulick memandang manajemen sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.[10]  Sedangkan menurut Folet melihatnya sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas.[11] Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.

Meskipun cendrung mengarah pada suatu fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan manajemen dan karenanya belum dapat diterima secara universal. Namun demikian terdapat konsesus bahwa manajemen menyangkut derajat keterampilan tertentu. Untuk memahami istilah manajemen, pendekatan yang digunakan di sini adalah berdasarkan pengalaman manajer. Meskipun pendekatan ini mempunyai keterbatasan, namun hingga kini belum ada perbaikan. Manajemen di sini dilihat sebagai suatu sistem yang setiap komponenya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen merupakan suatu proses sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.

Dalam proses majemen terlibat fungsi-fungsi pook yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu: a) Perencanaan (planning), b) Pengorganisasian (organizing), c) Pimpinan (leading), d) Pengawasan (controling).

Manajemen sering diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secaara efektif dan efisien.

Ppemikiran tentang manajemen bermula pada tahun 5.000 SM di Mesir. Pada masa itu orang memakai catatan tertulis untuk perdagangan dan pemerintahan. Pada 3.00 SM- 3.00 M, masyarakat Roma memanfaatkan komunikasi efektif dan pengendalian terpusat untuk efektifitas dan efisiensi. Tahun 1500 M, Machiaveli membuat pedoman pemanfaatan kekuasaan. Tahun 1776 M, Adam Smith menyatakan bahwa pembagian kerja titik kunci badan usaha.[12] Kemudian 1841-1925, Henry Fayol mengemukakan pentingnya administrasi. Sedangkan menurut Mary Parker Follet manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang.

Adapun interpretasi tentang pendidikan berbeda-beda menurut para pakar. Perbedaan tak lain hanya terletak pada sudut pandang, ada yang mendefinisikan dengan mengkonotasikannya dengan peristilahan bahasa, keberadaan, dan hakikat kehidupan manusia di dunia ini. Dan ada pula yang melihat dari segi proses kegiatan yang dilakukab dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi semua pendapat itu bertemu dalam pandangan bahwa pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

 Oleh karena itu, pendidikan benar-benar merupakan latihan fisik, mental, dan mooral bagi individu-individu supaya mereka menjadi manusia yang berbudaya. Sehingga mampu memenuhi tugasnya menjadi warga Negara yag berguna. Inilah yang kelihatannya merupakan pandangan yang kebanyakan dipegang oleh para ahli pendidikan terkemuka sepanjang zaman. John Dewey, misalnya mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental, secara intelektual dan emosional ke arah alam sesama manusia.[13]

Adapun Mohammad Nasir menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.[14] Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dipublikasikan oleh Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Dari beberapa pandangan ahli pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyusaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Dan dari pengertian terrsebut dapat disimpulkan bahwa manajemen  pendidikan islam adalah proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pendidikan islam dengan segala aspeknya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.

Adapun teori-teori yang mendukung Manajemen Pendidikan:

a)      Teori Klasik

Teori klasik berasumsi bahwa pekerja atau manusia itu bersifat rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Salah satu teori klasik adalah manajemen ilmiah yang dipelopori Federik W. Taylor. Sasaran pada pendekatan ini adalah kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawan. Selanjutnya Prinsip Studi Waktu dipelopori oleh Gilbreth menyatakan bahwa semua usaha yang produktif diukur dengan studi waktu secara teliti. Berdasarkan studi waktu muncul Prinsip Hasil Upah (PHU) yaitu upah diberikan harus sesuai dengan hasil yang besarnya ditentukan dari studi waktu.

Pelopor klasik yang lain yaitu Henri Fayol yang menyatakan ada 5 pedoman manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkordinasian, dan pengawasan. Prinsip-prinsip pokok menurut Fayol: (1) Kesatuan komando, (2) Wewenang harus didelegasikan, (3) Inisiatif harus dimiliki seorang manajer, (4) Adanya solidaritas kelompok. Prinsip-prinsip tersebut harus bersifat luwes.

Selanjutnya Max weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli. Karakteristik birokrasi ditandai dengan: (1) Pembagian tugas dan spesialis, (2) Hubungan impersonal, (3) Adanya hirarki wewenang, (4) Administrasi secara tertulis, (5) Pembinaan pengembangan karir, (6)  Tindakan seimbang dengan sumbangan.

Setiap individu dalam organisasi mempunyai wewenang yang diatur oleh berbagai peraturan kebijakan dan ketetapan hukum sehingga diperlukan pembagian tugas sesuai dengan spesialis yang dimiliki individu. Birokrasi merupakan usaha untuk menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional atau ikatan kekeluargaan sehingga mengakibatkan organisasi tidak efektif. Birokrasi juga tidak ada hubungannya dengan prosedur yang berbelit-belit, penundaan pekerjaan, ketidakefisienan, dan pemborosan.

Meskipun teori ini memiliki keunggulan dalam mencapai efisiensi organisasi, sekarang ini tidak banyak berkembang karena sudah tidak sesuai denan perkembangan jaman yang semakin global. Patokan-patokan pada teori klasik sudah tidak mencukupi pengaruh globalisasi yang semakin bergolak. Sehingga muncul teori neo klasik. Contoh dalam teori ini pentingnya manajer mempertahankan wewenang formal, tetapi sekarang karyawan semakin terdidik sehingga mereka kurang dapat menerima wewenang formal.

Kelemahan teori klasik menurut Filley, Kerr dan Hous dalam Nanang Fatah (2009:24) adalah: (1) Teori klasik adalah teori yang terikat waktu, hanya cocok diterapkan pada permulaan awal abad duapuluh, (2) Teori ini mempunyai ciri-ciri deterministic, hanya menekankan pada prinsip-prinsip manajemen tanpa memperhitungkan dimensi dalam manajemen, dan (3) Asumsi teori ini dirumuskan secara eksplisit.

b)      Teori Neo Klasik

Teori ini muncul karena pada manajer terdapat kelemahan dengan teori klasik. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya. Para tokoh aliran ini menyatakan hakikat organisasi adalah kerjasama, manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup jika tujuan organisasi dan kebutuhan perorangan yang bekerja dijaga dengan baik. Vromm mengajukan teori tentang motivasi sebagai berikut: P = f (M.A), M= f (V.E), P = f (A.V.E). Keterangan: P = prestasi kerja, M= motivasi kerja, A = ability (kemampuan),V = valensi (prefensi keinginan), E = Ekspektasi (harapan)

Dua hal yang penting dalam teori Vromm adalah pembedaan antara imbalan instrinsik dan ekstrinsik dan spesifikasi dari suatu keadaan di mana ekspektasi dan nilai mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Seorang manajer harus menilai dan mempertimbangkan struktur imbalan dengan hati-hati melalui perencanaan yang teliti.

Pemahaman perilaku akan menunjukan keefektifan tugas yang harus dilakukan seorang manajer walaupun hal tersebut merupakan bidang yang amat rumit. Perilaku seseorang dipengaruhi tiga variable, yaitu 1) Variabel individu, mencakup keterampilan mental, fisik, latar belakang keluarga, tingkat social, pengalaman, umur an jenis kelamin, 2) Variabel organisasi, mencakup sumber daya yang tersedia, gaya kepemimpinan,system imbalan, struktur organisasi, dan desain pekerjaan, dan 3) Variabel psikologi, mencakup persepsi sikap, kepribadian, proses belajar an motivasi.

c)      Teori Modern

Pendekatan ini didasarkan hal-hal yang bersifat situasional. Asumsi yang dipakai adalah bahwa orang itu berlainan dan berubah, baik kebutuhannya, reaksinya, tindakannya sesuai dengan lingkungan. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka dan tujuan organisasi mempunyai kebergantungan.

Teori modern mempunyai pandangan bahwa organisasi itu terbuka dan kompleks. Analisis sistem, rancangan sistem, dan manajemen member petunjuk dalam mengoperasionalkan pendekatan sistem merupakan tiga unsur pokok yang berusaha mengenal esensi keterpaduan berbagai unsur dalam memecahkan masalah yang sifatnya kompleks, termasuk pendidikan.

C.     Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah

Setelah Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) ditawarkan menjadi sebuah bentuk operasional desentralisasi pendidikan, maka madrasah juga harus dipersiapkan untuk menerima dan menjalankan tawaran tersebut. Untuk mendukung upaya ke situ, perlu diketahui lebih jauh mengenai karakteristik MBM diantaranya adalah:

1)   Pemberian Otonomi yang luas Kepada sekolah

MBM memberikan otonomi luas kepada sekolah namun tetap disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan (guru) agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya.

2)   Partisipasi Masyarakat dan Orang tua

Dalam MBM, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan Orang tua peserta didik yang tinggi. Orang  tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.

3)      Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional

Dalam MBM, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional.

4)      Team work yang Tinggi dan Profesional.

Dalam MBM, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di Sekolah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan perannya masing-masing untuk mewujudkan suatu “madrasah yang dibanggakan“ oleh semua pihak. Mereka tidak menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing memberi kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara kaffah.

D.     Kriteria Keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah

Ada tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran bagi keberhasilan MBM, yaitu:

1)   Prestasi Siswa: angka mengulang kelas menurut angka putus sekolah menurut NEM meningkat dan prestasi dibidang juga meningkat

2)   Manajemen Madrasah ada perbaikan: ada rencana/program kerja tahunan, Kepala Madrasah yang memiliki kepemimpinan dan manajerial.

3)   Partisipasi masyarakat yang tinggi.[15]

E.     Dimensi-dimensi  Manajemen Pendidikan

1.    Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

 Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin Curriculum, semula berarti a running course, specially a chariot race course, dan terdapat pula dalam bahasa Perancis “Courier” artinya “to run” (berlari). Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935), bahwa kurikulum: “… to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers”. Dipertegas lagi oleh pemikiran Ronald C. Doll (1974), yang mengatakan bahwa: “…the curriculum has changed from content of courses study and list of subject andcourses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school”. Sedangkan George A. Beauchamp (1986), mengemukakan bahwa: “A Curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school”.[16] Beauchamp mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran.

Menurut Mulyasa manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.[17] Pandangan Mulyasa hanya menekankan pada tiga aspek saja, sedangkan aspek pengorganisasian kurikulum secara eksplisit tidak dijelaskan dalam definisinya. Menurut Nasution organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid.[18] Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Beauchamp mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran.

Pengurus madrasah harus mampu mengambil dan menerjemahkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan relevan dengan lingkungan di mana siswa berada pada saat itu.[19] Secara umum manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup tiga kegiatan, Pertama: perencanaan kurikulum yang dilakukan melalui tahapan pengkajian kurikulum secara menyeluruh penyusunan program kurikulum selama satu tahun pelajaran, penyusunan analisis materi pelajaran yang dilakukan oleh para guru, pembuatan satuan pelajaran dan perencanaan pengajaran. Kedua: pelaksanaan kurikulum yaitu realisasi jadwal pelajaran, penggunaan hari efektif madrasah, pemantapan atau pelajaran tambahan bagi kelas-kelas yang akan mengikuti kegiatan, evaluasi tahap akhir, ulangan sumatif dan formatif serta pengelolaan pembelajaran di kelas. Ketiga: Penilaian kurikulum yang dibedakan ke dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa.[20]

2.    Manajemen Tenaga Kependidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam suatu lembaga pendidikan, terutama terkuat tenaga pendidik dan kependidikan memiliki arti penting, dikarenakan kegiatan operasional lembaga pendidikan dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan dilakukannya pengelolaan sumber daya manusia (pendidikan dan kependidikan) secara umum, agar para pengelola pendidikan memiliki wawasan, kreativitas dan motivasi yang tinggi agar mereka mampu: a)  Mewujudkan sistem organisasi yang mampu mengatasi kelemahannya sendiri, b) Menyediakan personel yang cakap, andal, dan mampu bekerja sama dengan baik, sehingga program dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan, c) Menyesuaikan pogram sesuai dengan kebutuhan kehidupan pembelajar yang kompetitif, sehat dan dinamis, d) Membangun iklim kerja yang kondusif yang mendukung tumbuhnya profesionalisme dalam bekerja, sehingga produktivitas kerja dapat dicapai.[21]

Dalam kondisi apapun unsur yang paling kritis dan berpengaruh terhadap perubahan yang diingini pada anak didik adalah aspek personil madrasah, baik itu tenaga edukatif maupun tenaga administrative.[22] Secara umum pelaksanaan manajemen tenaga kependidikan setidaknya mencakup tujuh kegiatan utama, yaitu:

a)    Perencanaan (Planning)

Perencanaan personil kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan personil kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk masa sekarang dan masa depan. Ia lebih diarahkan pada penempatan seorang tenaga pendidikan dengan berpegang pada prinsip “the right man on the right place”.[23]

b)   Pengadaan

Pengadaan tenaga (personil) kependidikan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi pegawai yang lowong, yang biasanya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti atau karena adanya perluasan organisasi yang didasarkan keperluan, baik dari segi jumlah maupun mutu.

c)    Pembinaan dan Pengembangan

Pengembangan sumber daya manusia  tidak terbatas pada pelatihan yang diberikan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkembang dan memanfaatkan kemampuan serta keterampilan yang mereka miliki. Dalam pengembangan ketenagaan, perlu memerhatikan prinsip: (1) Menyeluruh, mencakup seluruh unsur pegawai, (2) Beriorientasi pada perubahan prilaku dalam upaya meninngkatkan kemampuan profesonal sesuai profesi sesuai posisi dan jabatan yang diembanny, (3) Mendorong kontribusi individu terhadap organisasi dan menyediakan imbalan yang layak sesuai dengan kinerjanya, (4) Diarahkan untuk mendidik dan melatih pegawai sebelum dan sesudah menduduki jabatan/posisi sesui kebutuhan yang beriorientasi pada posisi jabatan di masa yang akan datang, (5) Memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan pengembangan profesi, pemecahan masalah organisasi, perbaikan, dan pemeliharaan motivasi kerja, serta ketahanan organisasi.

Agar personil madrasah mampu melaksanakan tugas secara optimal dan bisa menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan lembaga maka dibutuhkan adanya peningkatan dan perbaikan. Baik melalui on the job training maupun in service training.[24]

d)   Promosi dan Mutasi

Promosi dan mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status ketenagakerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kependidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja semaksimal mungkin pada suatu lembaga pendidikan.[25]

e)    Pemberhentian

Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai tenaga kependidikan.

Terdapat beberapa alasan pemberhentian kerja dilakukan organisasi, yaitu: (1) Permintaan pegawai, (2) Mencapai batas usia pensiun yang berlaku, (3) Pegawai melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap aturan yang diberlakukan, (4) Adanya penyederhanaan organisasi, yang menuntut pengurangan pegawai, (5) Pegawai tidak cakap melaksanakan tugas yang diberikan, (6) Karena meninggal dunia atau hilang sebagaimana dinyatakan yang berwajib.

Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipedomani dalam manajemen ketenagaan: (1) Dalam pendidikan, sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang paling berharga, (2) Sumber daya manusia berperan optimal bila dikelola dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan institusi pendidikan, (3) Budaya organissasi dan perilaku manajerial dalam institusi pendidikan, (4) Institusi mengupayakan agar segenap warga (pendidik, tenaga kependiikan, dan stakeholder lainnya) dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan institusi pendidikan. Sumber daya manusia atau ketenagaan merupakan potensi sumber daya yang menjadi bagian internal, aset serta modal dalam membentuk dan sebagai penggerak dalam pencapaian tujuan organisasi.[26]

f)    Kompensasi

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap.

g)    Penilaian.

Penilaian disini merupakan suatu sistem penilaian secara obyektif dan akurat yang dilakukan oleh pimpinan untuk melihat prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan organisasi sekolah.

3.    Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan

Untuk memahami konsep pendanaan, perlu dipahami terlebih dahulu konsep pembiayaan. Ziemelman (1975), yang dikutip Nanang Fatah, mengatakan bahwa: “biaya pendidikan tidak hanya menganalisis sumber dana, tapi juga menyangkut penggunaan dana secara efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan”.[27] Secara sederhana, pengelolaan dana mencakup tiga aspek, yaitu: penerimaan atau sumber dana, pengeluaran atau alokasi, serta pertangungjawaban dalam bentuk pembukuan. Jadi dana atau pembiayaan merupakan biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung proses pendidikan secara efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

Jelasnya, manajemen keuangan dan pembiayaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional madrasah sehingga kegiatan madrasah semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.[28] Pada tingkat satuan pendidikan, keuangan dan pembiayaan secara garis besar diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat. Sedangkan pada sekolah swasta kebanyakan berasal dari para siswa atau yayasan. Tugas manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu: perencanaan keuangan (financial planning), pelaksanaan (implementation), dan evaluasi (evaluation).[29]

Dengan demikian, dalam prosesnya, pengelolaan keuangan diawali dengan perencanaan yang dikenal dengan penganggaran,[30] pengorganisasian,[31] pelaksanaan anggaran,[32] dan pengawasan serta pertanggung jawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana perlu dilakukan dengan benar, agar dapat dipastikan: (1) Dana digunakan secara efisien, dalam pengertian dana yang minimal atau dana tertentu dapat memperoleh hasil yang maksimal, (2) Terjadinya keberlanjutan lembaga, (3) Mencegah kekeliruan, penyimpangan dan kebocoran dana. Bila hal tersebut dalam waktu yang singkat dapat dikendalikan.

Keberhasilan pengelolaan dana bermanfaat bagi: (1) Efisiensi penyelenggaraan pendidikan, (2) Menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan, (3) Mencegah kebocoran dana.

4.    Manajemen Kesiwaan atau Peserta Didik

Peserta didik adalah individu yang tercatat/terdaftar sebagai peserta dalam aktivitas pembelajaran/pendidikan dalam suatu satuan pendidikan. Peserta didik merupakan sasan pendidikan yang harus diarahkan, diperoses guna memiliki sejumlah kompetensi yang diharapkan. Untuk pencapaian kompetensi tersbut diperlukan suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan peserta didik yang dimaksud adalah segala aktivitas berkaitan dengan peserta didik, dari sejak masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik meliputi kegiatan: penerimaan,[33] orientasi,[34] pencatatan,[35] pembinaan, dan penilaian.

Keorganisasian dan kepemimpinan dapat dilakukan melalui aktivitas internal lembaga, maupun di luar lembaga. Pengembangan minat dan bakat dapat disalurkan melaui kegitan tambahan di luar program utama. Berbagai kegiatan pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan organisasi peserta didik atau Organisasi Siswa Sekolah (OSIS), latihan dasar kepemimpinan, dan pemberian layanan: bimbingan dan penyeuluhan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, asrama peserta didik, kantin sekolah, transportasi sekolah, bantuan biaya pendidikan, serta pembinaan alumni, dan lain-lain.

Jelasnya, Manajemen kesiswaan (murid) adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinyu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.[36]

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan sekolah tersebut, manajemen kesiswaan sedikitnya meliputi empat kegiatan, yaitu: penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, bimbingan dan pembinaan disiplin serta monitoring.[37]

5.    Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah dan jalan menuju sekolah.[38] Keberadaan sarana dan prasarana tidak sekedar menunjang proses pendidikan, tapi juga harus memberikan lingkungan pembelajaran yang aman, merangsang, dan menyenangkan sehingga peserta didik  senng belajar dan berprestasi tinggi.[39]

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan menata, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, iventarisasi dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, serta perabot secara tepat guna dan tepat sasaran. Sedangkan pengadaan dapat diperoleh dari sumbangan, membeli dan mengadakan atau  membuat sendiri. sselanjutnya, sarana dan prasarana yang sudah ada tersebut dipelihara agar tetap dalam keadaan baik dan fungsional, yang kapan saja dapat digunakan. Pemeliharaan dilakukan dengan pengalokasian biaya untuk melakukan pemugaran, perbaikan, penggantian dann pembersihan bangunan, perabot dan peralatan lainnya yang dilakukan sejak sarana tersebut berada/diterima.

Inventaris merupakan pencatatan semua sarana prasarana yang menggambarkan spesifikasi sarana menckup jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran harga, dan sebagainya. iventaris dibukukan ke dalam buku induk barang inventaris (catatan semua barang ivenrtaris menurut urutan tanggal) dan buku golongan iventaris (catatan barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan).

Dalam prosesnya, pengelolaan sarana prasarana pendidikan menurut Hunt Pierce, dalam J. Mamusung, harus memerhatikan prinsip: (1) Menggambarkan cita-cita dan citra masyarakat, (2) Merupakan pancaran keinginan bersama, dengan pertimbangan suatu tim ahli, (3) Disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik, (4) Dikelola oleh petugas yang profesional. (5) Dipelihara dan dipergunakan secara semestinya.

Jadi, Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Pada garis besarnya, manajemen sarana dan prasarana meliputi lima hal,[40] yaitu: penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan dan pertanggungjawaban.

6.    Manajemen Leadership

Ada hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan. Sondang P. Siagian menegaskan bahwa inti manajemen ialah kepemimpinan. Manifestasi yang paling nyata dari manajemen ialah kepemimpinan.[41] Dengan pengertian lain, manajemen lebih luas daripada kepemimpinan, atau kepemimpinan berada dalam lingkup manajemen.

Dalam bahasa arab, kepemimpinan sering diterjemahkan sebagai al-riāyah, al-imārah, al-qiyādah, atau atau al-za’āmah. Kata-kata tersebut memiliki satu makna sehingga disebut sinonim atau murodif, sehingga kita bisa menggunakan salah satu keempat kata tersebut untuk menerjemahkan kata kepemimpinan. Sementara itu, untuk menyebut istilah kepemimpinan pendidikan, para ahli lebih memilih istilah qiyādah tarbawiyah.[42]

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi prilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.[43] Menurut Stoner, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif (Fattah,2004:88). Plunkett dan Attner (1983:316), berpendapat: “kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelmpok untuk menyusun tujuan atau mencapai tujuan.” Perbedaan manager dengan pemimpin terletak pada kemampuan mempengaruhi bawahan/orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin sering ditemukan di organisasi nonformal  dan orang-orang nonmanagerial (Plunkettt dan Attner,1983:317). Edginto dan William (1985:170) memiliki pendapat yang sama, bahwwa kepemimpinan adaah proses mempengaruhi perilaku kelompok.[44]

Menurut Bass & Bass (2011:25) mendefinisikan kepemimpinan adalah interaksi dua atau orang lebih dalam suatu kelompok terstruktur atau struktur ulang terhadap situasi persepsi dan harapan anggota. Sedangkan Terry & Rue (1985) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas yang diinginkan. Kepemimpinan menurut Hughes, et al. (2002) berkenaan dengan keberanian mengambil resiko dengan perhitungan yang matang, dinamika, kreativitas, ivovasi, rubahan, dan visi. Selanjutnya ditambahkan oleh Hughes et al. (2002), “Leadership is everyone’s busines,” (Kepemimpinan adalah urusan semua orang) karena setiap orang pada hakikatnya adalah pemimpin yang kelak diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya.[45]

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi, baik buruknya organisasi sering kali sebagian besar tergantung pada faktor pemimpin. Berbagai riset juga telah membuktikan bahwa faktor pemimpin memegang peranan penting dalam pengembangan organisasi. Faktor pemimpin yang sangat penting adalah karakter dari orang yang menjdi pemimpin tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Covey (2005) bahw 90 persen dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter.

Secara definisi, kepemimpinan memiliki berbagai perbedaan pada berbagai hal, namun demikian yang pasti ada dari definisi kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam kepemimpinan untuk meberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan suatu proses dan sebagaimana yang diinginkan oleh pemimpin. Berbagai perbedaan definisi tersebut tentu saja karena dibangun oleh teori yang berbeda sebagaimana dapat dilihat pada beberapa definisi berikut yang disarikan dari Covey (2005). 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi individu atau kelompok melalui kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Jika dikaitkan dengan kepemimpinan pendidikan, maka yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan adalah proses memengaruhi dan membimbing seorang pemimpin kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan penelitian dengan menggunakan fasilitas pendidikan yaang ada, baik secara individu maupun kelompok, agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Anwar (2003:70), “kepemimpinan pendidikan berarti usaha untuk memimpin, memengaruhi dan memberikan bimbingan kepada para personel pendidikan sebagai bawahan agar berbagai tujuan pendidikan dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan.”[46]

Ada beberapa tipe kemampuan dasar yang harus dimiliki pemimpin (penyelenggara) lembaga pendidikan: (1) Kemampuan manejerial dalam kaitannya dengan chief officer, (2) Sense of Business, kemampuan ini berhubungan dengan pencarian sumber dana yang akan menjamin tetap terlaksananya operasional pendidikan, (3) Sense of Educate, kemampuan dalam mendidik.[47]

Selanjutnya, dalam kelompok manapun, seseorang pemimpin harus memiliki power atau pengaruh, di antranya sebagai berikut: (1) Power eksekutif, yaiu pengaruh yang dapat menimbulkan karisma dan wibawa untuk mengatur anggota kelompok atau orang lain, (2) Power legislatif pembuat hukum, yaitu pengaruh untuk mengatur hubungan antarkelompok (satu kelompok dengan kelompok lainnya), (3) Power pembuat keputusan, yaitu pengaruh untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam penerapan hukum.[48]

Terkait dengan proses pengambilan keputusan, ada 3 kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: (1) Kegiatan yang menyangkut pengenalan, penentuan, dan diagnosis masalah. (2) Kegiatan yang menyangkut pengembangan alternatif pemecahan masalah. (3) Kegiatan yang menyangkut evaluasis dan memilih pemecahan masalah yang terbaik.[49] Ketiga kegiatan ini menunjukkan tahapan-tahapan pemecahan masalah secara hierarkis yang terpadu dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan pertama bersifat penjajakan, kegiatan kedua bersifat pengembangan, dan kegiatan ketiga bersifat penentuan.

Adapun ciri-ciri keputusan yang baik adalah sebagai berikut: (1) Setiap keputusan sekolah yang diambil harus dikomunikasikan dengan jelas kepada orang-orang yang terkena keputusan, (2) Kepala sekolah, staf, dan personil lainnya berpartisipasi penuh di dalam prose pembuatan keputusan sekolah,  (3) Keputusan sekolah yang dibuat tidak kaku, harus rasional, dan mudah diimlementasikan, (4) Keputusan yang diambil harus diikuti dengan implementasinya, (5) Keputusan sekolah yang telah diambil dan dirasakan tidak cocok lagi, tidak dipaksakan untuk dilaksanakan, tetapi harus dibuat keeputusan pengganti.[50]

Terkait dengan fungsi dan peran pemimpin, Daryanto (2006:82-3) mengatakan bahwa fungsi Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah berarti Kepala sekolah dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahap-tahap kegiatan, sebagai berikut: pertama, perencanaan (planning), kedua, pengorganisasian (organizing), ketiga, pengarahan (directing), keempat, pengoordinasikan (coordinating), kelima, pengawasan (controling).

Dalam satuan pendidikan, Kepala sekolah menduduki 2 jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, Kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhhan. Kedua, Kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya (Anwar,2003:75)

Sebagai pengelola pendidikan, berarti Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu, Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Oleh karen itu, sebagai pengelola, kepala sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja para personal (terutama para guru) ke arah profesonalisme yang diterapkan.

7.    Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat (HUMAS)

Manajemen pendidikan Islam perlu menangani masyarakat atau hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan lembaga pendidikan Islam. Setidaknya, salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan Islam adalah masyarakat.

Menurut E. Mulyasa, model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang diirencanakan dan diusahan seecara sengaja dan sungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan sekolah.[51] Simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin hubungan secara intensif dan proaktif di samping membangun citra lembaga yang baik.

Selain itu, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut: (1) Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) Memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, (3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan masyarakat dengan sekolah.[52]

Tujuan lain manajemen lembaga pendidikan hubungan sekolah dengan masyarakat yakni dimaksudkan untuk: (1) Mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, (2) Menilai program sekolah, (3) Mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, (4) Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembanguna, (5) Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, (6) Memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah.[53]

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.

Kepala sekolah dan guru merupakan kunci dalam menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat yang efektif dan harmonis di mana ia akan dapat membentuk:

a)    Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja,

b)   Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing,

c)    Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di Sekolah.[54]

F.      Aufklarung

Bentuk pengelolaan MPMBM merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas madrasah. Karena dengan MPMBM, madrasah
diberi keleluasaan untuk mengelola secara mandiri proses pendidikan
sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Melalui MPMBM, madrasah tidak lagi harus bergantung kepada kebijakan
pemerintah pusat (dalam nuansa sentralistik), tetapi sudah bisa
menentukan sendiri program pendidikannya (dalam nuansa
desentralistik). Dalam konteks ini, Kepala Madrasah yang dipandang
sebagai pihak yang banyak tahu tentang Madrasah dituntut untuk
kreatif dan inovatif dalam mengembangkan Madrasah. Dan Untuk mengamankan hasil yang diharapkan dari proses pendidikan
dibutuhkan suatu model pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang
terintegrasi menyangkut input, process, output dan outcome.

DAFTAR PUSTAKA

Pidarta,Made.1998.Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar.Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

Ashraf,Ali.1996.Horison Pendidikan Islam, cetakan ke-3.ttp: Pustaka Firdus.

Jurnal al-‘Ulum; Vol. 2,Tahun 2013.

Mulyasa,E.2002.Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,cet. 1.Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

______Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sidi,Indra Djati.2001.Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, cet.1.Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Keagamaan.2003.Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah,cet ke-3.Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

______2003.Konsep Dasar Manajemen madrasah mandiri, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Peter P. Schoderbek, et. al.1988.Management.London: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.

Gulick,Luther.Dictionary of Education.New York: McGraw-Hill Book Company, t.th.

Folet.Managerial Proses and Organisational Behavior.Glenview: Scott, tth

Fattah,Liat Nanang.2001.Landasan Manajemen Pendidikan,Cet. V.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Adam Smith,1982.Management System Analysis and Aplication,Cet. I.Japan: Holt Saunders International.

Ahmad,Khursyid.1958.Prinsip-prinsip Pendidikan Islm.Terj., M. Hashem.Bandung: tp.,

Natsir,Muhammad.1954.Capita Selekta.Bandung: Gravenhage.

Sukmadinata,Nana Syaodih.1996.Pengembangan Kurikulum.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution,S.1995.Kurikulum dan Pengajaran.Jakarta: Bumi Aksara.

Fuad,Nurhattati.2004.Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Setrategi Implementasi.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Nawawi,Hadari.1996.Administrasi Pendidikan.Jakarta: Gunung Agung.

Fatah,Nanang.2000.Landasan Manajemen Pendidikan.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Gunawan,Ary H.1996.Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro.Jakarta: PT Rineka Cipta.

Supriadi,Dedi.2003.Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Decker,Larry E,. Virginia A. Decker.2003.Home, School, and Community Partnership.Oxford: The Scarcrow Press Inc.

Suryosubroto,B.2004.Manajemen Pendidikan di Sekolah.Jakarta: PT Rineka Cipta

Siagian,Sondang P.1989.Fungsi-fungsi Manajerial.Jakarta: Bina Aksara.

Qomar,Mujamil.2007.Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam.ttp: PT Gelora Aksara Pratama.

Jurnal Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Keagamaan, Vol.XXV No. 3, Desember 2010, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,hlm.405.

Musfah,Jejen.2015.Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik.Jakarta: PT Prenadamedia Group.

Usman,Husaini.2014.Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Taufik,Ali Muhammad.2004.Praktik Manajemen Berbasi al-Qur’an, terj Abdul Hayyie al-Katttani dan Sabaruddin.Jakarta: Gema Insani.

Danim,Sudarwan.2006.Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akdemik.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sutisna,Oteng.1989Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Professional.Bandung: Angkasa.

Suardin.Interview di Madrasah Tsanawiyah Khazanah Kebajikan yang dilakukan pada tanggal 28 April 2017 pukul 08.25-10.37

---

[1]Made Pidarta,Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar,(Jakarta: PT Gramedia Indonesia,1998).hlm.1.

[2]Ali Ashraf,Horison Pendidikan Islam,cetakan ke-3,(ttp: Pustaka Firdus,1996).hlm.23.

[3]Jurnal al-‘Ulum; Vol. 2,Tahun 2013.hlm.70.

[4]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,cet. 1,(Bandung: Remaja Rosda Karya,2002).hlm.4.

[5]Indra Djati Sidi,Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, cet.1,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu,2001).hlm.30.

[6]Indra Djati Sidi,Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, cet.1,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).hlm.11.

[7]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002).hlm.19. Lihat juga Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Keagamaan,Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah,cet ke-3,(Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan,2003).hlm. 2.

[8]Peter P. Schoderbek, et. al.,Management,(London: Harcourt Brace Jovanovich Publishers,1988).hlm.8.

[9]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002).hlm.21.

[10]Luther Gulick,Dictionary of Education,(New York: McGraw-Hill Book Company, t.tp).hlm.145.

[11]Folet,Managerial Proses and Organisational Behavior,(Glenview: Scott, ttp).hlm.39. 

[12]Adam Smith,Management System Analysis and Aplication,Cet. I,(Japan: Holt Saunders International,1982).hlm.29.

[13]Khursyid Ahmad,Prinsip-prinsip Pendidikan Islm.Terj., M. Hashem,(Bandung: t.tp.,1958).hlm.9.

[14]Lihat Muhammad Natsir,Capita Selekta,(Bandung: Gravenhage,1954).hlm.87.

[15]Badan Litbang Agama dan Keagamaan,Konsep Dasar Manajemen Madrasah Mandiri, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan,2003).hlm.57.

[16]Nana Syaodih Sukmadinata,Pengembangan Kurikulum,(Bandung: Remaja Rosdakarya,1996). hlm.5. 

[17]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006).hlm.40.  

[18]S. Nasution,Kurikulum dan Pengajaran,(Jakarta: Bumi Aksara,1995).hlm.135.  

[19]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002).hlm.40.

[20]Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Keagamaan,Manajemen Madrasah Mandiri,cet ke-3,(Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2003).hlm.44-45.

[21]Nurhattati Fuad,Manajemen Penddidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004).hlm.35.

[22]Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan,(Jakarta: Gunung Agung,1996).hlm.65.

[23]Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan,(Jakarta: Gunung Agung,1996).hlm.65.

[24]Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan,(Jakarta: Gunung Agung,1996).hlm.154.

[25]E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002).hlm.154.

[26]Nurhattati Fuad,Manajemen Penddidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004).hlm.38-39..

[27]Nanang Fatah,Landasan Manajemen Pendidikan,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000).hlm.36.

[28]Ary H. Gunawan,Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro,(Jakarta: PT Rineka Cipta,1996).hlm.160.

[29]Dedi Supriadi,Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003).hlm.6.

[30]Perencanaan atau penganggaran adalah mengonsolidasikan rencana yang berbeda untuk beragam program. Penganggaran dalm hal ini merupakan aktivitas menghargakan program dalam bentuk uang. Di dalamnya tergambar besaran dana,  asal dana, alkasi dana untuk setiap kegiatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penghunaan dana tersebut.

[31]Pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan meliputi prosedur pembuatan anggaran, pembuatan laporan keuangan, pendistribusian dana, penyimpangan dana, serta prosedur pemeriksaan. Dengan adanya prosedur berarti ada cara yang pasti sert dalam pengorgnisasian keuangan.

[32]Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan berkaitn dengan orang yang memegang fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Pemegang fungsi otorisator melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sedangkan pemegang fungsi ordonator melakukan pemeriksaan atas permintaan dan penggunaan dana serta memberikan perintah untuk membayar. Bendahara melaksanakan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uamg atau surat berharga lain yaang dapat dinilai dengan uang serta melakukan pertanggungjawaban.

[33]Penerimaan peserta didik dilakukan melalui kegiatan pendaftaran, dan seleksi. Dalam aktivitas pendaftaran, harus tergambarkan penetapan jadwal pendaftaran, mekanisme pendaftaran dan segenap persyaratan, serta kepanitiaan. Kegiatan seleksi diadakan apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung yang trsedia. Hasil eleksi selanjutnyaa diumumkan dan dilakukan pendaftaran ulang.

[34]Orientasi merupakan kegiatan mengenalkan keberaaan lembaga pendidikan, seperti organisasi, ketenagaan, sarana, program dan kondisi sekolah lainnya, dalam upaya peserta didik  dapat beradaptasi dengan lingkuungan dan tuntutan lembaga. Dalm kegiatan orientasi juga dilakukan penempatan dan pengelompokan. Pengelompokan dapat ditempuh berdasarkan kesukaan di dalam memilih temen, prestasi, kemamppuan dan bakat peerhatian atau minat, hasil test intelegensi.

[35]Pencatatan peerta didik, perlu dilakukan, untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang, kehadiran, prestasi dan berbagai masalah peserta didik. Encatataan ini dalam bentuk buku induk, klapper, preensi, mutasi peserta didik. Legger, biodata, daftar nilai, anecdoctoral record, raport, sserta kemajuan belajar lainnya. Untuk memastikan pencapaian kompetensi peserta didik, dilakukan pembinaan, baik dalam bentuk pendisiplinan, pengembangan keorganisasian dan kepemimpinan, serta pengembangan minat dan bakat. Pendisiplinan dapat dilakukan melalui pengendalian dari dalam, pengendalian dari luar dan pengendalian kooperatif.

[36]Ary H. Gunawan,Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,1996).hlm.9.

[37]Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002),hlm.46.

[38]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002),hlm.46.

[39]Larry E. Decker & Virginia A. Decker,Home, School, and Community Partnership,(Oxford: The Scarcrow Press Inc,2003).hlm.39.

[40]B.Suryosubroto,Manajemen Pendidikan di Sekolah,(Jakarta: PT Rineka Cipta,2004).hlm.113.

[41]Sondang P. Siagian,Fungsi-fungsi Manajerial,(Jakarta: Bina Aksara,1989).hlm.8.

[42]Mujamil Qomar,Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam,(ttp: PT Gelora Aksara Pratama,2007).hlm.268-269.

[43]Dimuat di Jurnal Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Keagamaan, Vol.XXV No. 3, Desember 2010, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,hlm.405.

[44]Jejen Musfah,Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik,(Jakarta: PT Prenadamedia Group,2015).hlm.301.

[45]Husaini Usman,Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2014).hlm.310.

[46]Jejen Musfah,Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik,(Jakarta: Prenadamedia Group,2015).hlm.301-302.

[47]E. Mulyasa,Manajemen berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakary,2002).hlm.12.

[48]Ali Muhammad Taufik,Praktik Manajemen Berbasi al-Qur’an, terj Abdul Hayyie al-Katttani dan Sabaruddin,(Jakarta: Gema Insani,2004).hlm.35-37.

[49]Husaini Usman,Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2014).hlm.323.

[50]Sudarwan Danim,Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2006).hlm.231.

[51]E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003).hlm.164.

[52]E. Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002).hlm.50.

[53]Oteng Sutisna,Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Professional,(Bandung: Angkasa,1989).hlm.145.

[54]E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002).hlm.166.